marhaenissultra

Dalam rangka peringatan satu tahun Kepemimpinan Bapak Ali Mazi  dan Bapak Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, beberapa organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Front Marhaenis Sultra (Gerakan Pemuda Marhaenis, Pemuda Demokrat dan Rumah Literasi Marhaenis) akan melakukan aksi massa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (5/9/2019).

Front Marhaenis Sultra menilai, ada beberapa kebijakan yang saat ini dikerjakan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sama sekali tidak menyentuh dan tidak memberikan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya. Olehnya itu, momentum satu tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara mesti di evaluasi. Hal tersebut disampaikan oleh koordinator aksi, Bung Musrivin saat ditemui usai rapat teknis lapangan persiapan aksi besok.

“Sejak dilantik di tahun 2018 sampai tahun 2019 ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra membuat beberapa kebijakan yang sangat tidak menyentuh persoalan kerakyatan, padahal pada saat berkampanye dan memaparkan visi misinya saat menjadi Cagub dan Cawagub kemarin, Pak Ali Mazi dan Lukman Abunawas akan memprioritaskan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara” Ungkap Musrivin (4/9/2019).

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggra dalam menjalankan roda pemerintahan selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun, ada beberapa kebijakan dan pembangunan daerah yang nantinya menghabiskan dana/anggaran baik dari APBD/APBDP tahun 2019 itu dinilai tidak memberikan asas dan manfaat untuk daerah Sulawesi Tenggara.

“Hari ini, Pak Ali Mazi sedang melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung beberapa pembangunannya yang kami anggap itu akan menghabiskan anggaran miliaran dan bahkan triliunan rupiah, dan itu menjadi beban daerah dan akan menjadi beban masyarakat Sultra pula tentunya” Tambah Musrivin.

Olehnya itu, berdasarkan hasil kajian dan diskusi di Front Marhaenis Sultra akan menggelar aksi damai yang akan dilaksanakan besok, hari Kamis tanggal 5 September 2019 di Kantor DPRD Sultra.

“Besok kami akan turun demo di DPRD Provinsi, karena disana ada wakil kami yang dipercayakan bisa memberikan dan kebijakan penuh terkait beberapa hal kebijakan Gubernur yang kami anggap tidak vital dan urgen. Besok juga adalah aksi damai dan perdana, ini kami target untuk aksi berkelanjutan sampai Gubernur mempertimbangkan dan membatalkan semua yang beliau usulkan di DPRD Provinsi itu” Tutup Musrivin.

#GPM #Pemudademokrat #Pemudamarhaenis #Rumahliterasimarhaenis

Momentum Peringatan HUT RI yang Ke-74 tahun 2019, Front Marhaenis Kendari yang terdiri dari Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Pemuda Demokrat Indonesia (Pemuda Demokrat) dan Rumah Literasi Marhaenis (RLM) sukses menggelar dialog kebangsaan peringatan HUT RI ke-74 pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 yang bertempat di Aula Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Halu Oleo, Kota Kendari.

Dalam sambutan panitia, Bung Afan mengatakan bahwa dialog kebangsaan ini bertujuan untuk melihat dan mengingat kembali sejarah perjuangan para tokoh-tokoh bangsa dalam merebut dan memerdekakan bangsa Indonesia dari tangan penjajah saat itu dan bagaimana para pemuda saat ini mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Momentum kali ini, tema dialog sengaja kami mengangkat revitalisasi nilai nasionalisme dan patriot pemuda sebagai bahan refleksi kita sebagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan untuk mengetahui perjalanan panjang para founding father dan founding mather dalam merebut kemerdekaan Indonesia, sehingga generasi masa kini itu dapat memetik hasil perjuangan mereka semua” Ungkap Bung Afan, Panitia Pelaksana.

https://wordpress.com/read/feeds/90783317/posts/2381603342

Di acara tersebut, hadir para narasumber yakni Dr. Akhmad Marhadi, M.Si sebagai Dekan FIB UHO sekaligus sebagai ketua PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sultra, Bung Irfan Ido, M.Si dari Akademisi/Dosen UHO sekaligus sebagai Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari, utusan Polda Sultra, dan perwakilan dari Dandrem 143/HO Kendari.

Ditemui disela-sela kegiatan, Bung Afan mengatakan sangat merasa bangga dan berterima kasih banyak kepada semua pihak yang hadir dalam acara ini, terkhusus kepada panitia yang telah bersusah payah bekerja maksimal menyukseskan kegiatan ini.

“Untuk panitia, saya ucapkan banyak terimakasih atas kerjasamanya dalam suksesnya kegiatan kali ini, juga terimakasih kepada para narasumber dan tamu undangan yang telah meluangkan waktunya hadir disini” Tambah Bung Afan.

Untuk diketahui, ratusan peserta hadir dalam acara ini yang terdiri berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan se-Kota Kendari, antara lain dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kendari (GMKI, PMKRI, PMII, HMI, LMND),  pimpinan lembaga kemahasiswaan Universitas dalam hal ini BEM-BEM Kampus se-Kota Kendari, serta KNPI Kota Kendari, GMKM, Himpunan Mahasiswa Konsel & dan SAPMA Pemuda Pancasila.

#GSNI #GMNI #PemudaDemokrat #PemudaMarhaenis #RumahLiterasiMarhaenis #FrontMarhaenisKendari

Keluarga Besar Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari berkunjung di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, (Selasa 27/8/2019) dalam hal menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya anggota bhayangkara POLRI Ipda Erwin Yudha Wildani yang terkena lemparaan bensin saat mengamankan dan mengawal jalannya aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa Cipayung Plus Cianjur, Jawa Barat . Diberitakan bahwa sebelum wafat, Ipda Erwin Yuda Wildani sempat melewati masa perawatan di RS. Kramat Jati dan RSP. Pertamina.

https://style.tribunnews.com/2019/08/26/ipda-erwin-polisi-terbakar-demo-cianjur-wafat-ini-pengakuan-pemuda-yang-sempat-berikan-air-minum

Kunjungan Keluarga Besar DPC GMNI Kendari di POLDA SULTRA di wakili secara langsung oleh Bung Abdul Wahab sebagai Ketua DPC GMNI Kendari, Bung Firman Menui (Kabid Litbang), Bung Ariono (Ketua Komisariat FISIP UHO), Bung Haidir Ali (Ketua Komisariat FIB UHO), Bung Kim Adi (Ketua Komisariat UNSULTRA), Sarinah Ririn (Ketua Komisariat Pertanian UHO), Bung Irfan (Kader GMNI FISIP UHO) dan Bung Zulzaman sebagai Mantan Ketua DPC GMNI Kendari Periode 2015-2018.

Pertemuan dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sultra diwakili langsung oleh Bidang Humas Polda Sultra yang bertempat di Media Centre Bidang Humas Polda Sultra. Dalam pertemuan ini, DPC GMNI Kendari menyatakan sangat berduka cita serta berbela sungkawa atas meninggalnya salah satu anggota POLRI saat mengamankan jalannya aksi mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat.

“Kami dari Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kendari turut berbelasungkawa yang dalam atas wafatnya Ipda Erwin Yuda Wildani setelah melaksanakan tugas dan mengalami kebakaran dalam pengamanan aksi massa mahasiswa Cipayung Plus di Kabupaten Cianjur, juga kami meminta  maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada keluarga Ipda Erwin Yudha Wildani, keluarga besar POLRI atas  segala sikap dan tindakan mahasiswa tersebut terkhusus adanya anggota dari GMNI  yang diduga telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan kriminal ataupun pidana sehingga mengakibatkan berpulangnya Ipda Erwin kepada pangkuan Tuhan Yang Maha Esa”. Ungkap Bung Abdul Wahab, Ketua DPC GMNI Kendari.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190816132836-20-421907/polisi-terbakar-saat-demo-cianjur-alami-luka-bakar-64-persen

Bung Abdul Wahab juga menyampaikan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oknum anggota GMNI yang mengakibatkan meninggalnya salah satu anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan aksi mahasiswa tersebut merupakan tindakan yang tidak terencana secara organisasi GMNI.

“Kejadian di lapangan itu spontanitas oknum kami secara tiba-tiba dan tidak terencana, itu juga bukan merupakan watak, sikap, ciri dan karakter kami yang ada di organisasi GMNI” Tambahnya.

Olehnya itu, Bung Abdul Wahab juga menyampaikan bahwa GMNI dan Kepolisian sebagai mitra kerja di masyarakat agar senantiasa terus menjaga sinergitas yang baik khususnya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Mudah-mudahan apa yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tidak terulang kembali di bangsa ini, kita semua mengambil hikmah atas kejadian ini serta menjadi perenungan bagi kita semua dan khususnya untuk kader dan anggota GMNI di Kendari” Tutupnya.

#GMNI #KaderGMNI #Marhaenis #MarhaenisKendari

Di dalam salah satu rapat umum saya pernah berkata, bahwa kita bukan sahaja harus menentang kapitalisme asing, tetapi harus juga menentang kapitalisme bangsa sendiri. Hal ini telah mendapat pembicaraan di dalam pers, dan sayapun mendapat beberapa surat yang minta hal ini diterangkan sekali lagi dengan singkat.

https://www.kompasiana.com/marayackandostorang/57d54b8b80afbdcf4ae3413a/kata-bung-karnokita-harus-menentang-kapitalisme-bangsa-sendiri

Bung Karno: Kapitalisme Bangsa Sendiri?

Bung Karno: Kapitalisme Bangsa Sendiri?

Dengan segala senang hati saya memenuhi permintaan-permintaan itu. Sebab soal ini adalah soal yang mengenai beginsel. Beginsel, yang harus dan musti kita perhatikan, jikalau kita mengabdi kepada rakyat dengan sebenar-benarnya, dan ingin membawa rakyat itu ke arah keselamatan.

Supaya buat pembaca soal ini menjadi terang, dan supaya pembicaraan kita bisa tajam garis-garisnya, maka perlulah lebih dulu kita menjawab pertanyaan:

Apakah kapitalisme itu?

Di dalam saya punya buku-pembelaan saya pernah menjawab: “Kapitalisme adalah stelsel pergaulan-hidup, yang timbul daripada cara­ produksi yang memisahkan kaum-buruh dari alat-alat-produksi. Kapi­talisme adalah timbul dari ini cara-produksi, yang oleh karenanya, menjadi sebabnya meerwaarde tidak jatuh di dalam tangannya kaum­ buruh melainkan jatuh di dalam tangannya kaum majikan. Kapitalisme, oleh karenanya pula, adalah menyebabkan kapitaal-accumulatie, kapitaal­-concentratie, kapitaal-centralisatie, dan industrieel reserve-armee. Kapi­talisme mempunyai arah kepada Verelendung”, yakni menyebarkan ke­sengsaraan.

Itulah kapitalisme! – yang prakteknya kita bisa lihat di seluruh dunia. Itulah kapitalisme, yang ternyata menyebarkan kesengsaraan, kepapaan, pengangguran, balapan-tarif, peperangan, kematian, – pendek kata menye­babkan rusaknya susunan-dunia yang sekarang ini. Itulah kapitalisme yang melahirkan modern-imperialisme, yang membikin kita dan hampir seluruh bangsa-berwarna menjadi rakyat yang cilaka!

 Siapa di dalam beginsel tidak anti kepada stelsel yang demikian itu, adalah menutupkan mata buat kejahatan-kejahatan kapitalisme yang sudah senyata-nyatanya itu. Tiap-tiap orang, yang mempunyai beginsel yang logis, haruslah anti kepada stelsel itu. Sebab, – sekali lagi saya katakan -, stelsel itu ternyata dan terbukti stelsel yang mencilakakan dunia.

“Ya”, orang menyahut, “tetapi kapitalisme bangsa sendiri?

Kapitalisme bangsa sendiri yang bisa kita pakai untuk memerangi imperialisme? Apakah kita harus juga anti kapitalisme bangsa sendiri itu, dan menjalankan perjoangan kelas alias klassenstrijd?”

Dengan tertentu di sini saya menjawab: Ya, kita harus juga anti kepada kapitalisme bangsa sendiri itu! Kita harus juga anti isme yang ikut menyengsarakan Marhaen itu. Siapa mengetahui keadaan kaum­buruh di industri batik, rokok-kretek, dan lain-lain dari bangsa sendiri, di mana saya sering melihat upah-buruh yang kadang-kadang hanya 10 a 12 sen sehari, – siapa mengetahui keadaan perburuhan yang sangat buruk di industri-industri bangsa sendiri itu -, ia mustilah juga menggoyang­kan kepala dan dapat rasa-kesedihan melihat buahnya cara-produksi yang tak adil itu. Pergilah ke Mataram, pergilah ke Lawean Solo, pergilah ke Kudus, pergilah ke Tulung Agung, pergilah ke Blitar, – dan orang akan menyaksikan sendiri “rahmat-rahmatnya” cara-produksi itu.

 Seorang nasionalis, justru karena ia orang nasionalis, haruslah berani membukakan mata di muka keadaan-keadaan yang nyata itu. Ia harus mengabdi kepada kemanusiaan. Ia harus memperhatikan perkataan-­perkataan Gandhi yang saya sajikan tempo hari: nasionalismeku adalah kemanusiaan. Ia harus SOSIO-nasionalis, yakni seorang nasionalis yang mau memperbaiki masyarakat dan yang DUS anti segala stelsel yang mendatangkan kesengsaraan ke dalam masyarakat itu. Ia harus sebagai Jawaharlal Nehru yang berkata:

“Saya seorang nasionalis. Tapi saya juga seorang sosialis dan republikein. Saya tidak percaya pada raja-raja dan ratu-ratu, tidak pula kepada susunan masyarakat yang melahirkan raja-raja-industri yang pada hakekatnya berkuasa lebih besar lagi daripada raja-raja di za­man sediakala. Saya niscaya mengerti, bahwa Congress belum bisa mengadakan program sosialistis yang selengkap-lengkapnya. Tetapi filsafat-sosialisme sudahlah dengan perlahan-lahan menyerapi segenap susunan masyarakat di seluruh dunia. India niscaya akan menjalankan cara-cara sendiri, dan menyocokkan cita-cita sosialis itu kepada keadaan penduduk India seumumnya.”

Tetapi, apakah ini berarti, bahwa kita harus memusuhi tiap-tiap orang Indonesia yang mampu? Sama sekali tidak. Sebab pertama-tama: kita tidak memerangi “orang”, – kita memerangi stelsel. Dan tidak tiap­-tiap orang yang mampu adalah menjalankan kapitalisme. Tidak tiap­-tiap orang yang mampu adalah mampu karena mengeksploitasi orang lain. Tidak tiap-tiap orang mampu adalah menjalankan cara-produksi sebagai yang saya terangkan dengan singkat (dengan menyitat dari pem­belaan) di atas tahadi.

Dan tidak tiap-tiap orang mampu adalah ikut atau hidup di dalam ideologi kapitalisme, yakni di dalam akal, fikiran, budi, pekerti kapitalisme. Pendek, tidak tiap-tiap orang mampu adalah jen­deral atau sersan atau serdadu kapitalisme!

Dan apakah prinsip kita itu berarti, bahwa kita ini harus mementingkan perjoangan kelas? Juga sama sekali tidak. Kita nasionalis, mementingkan perjoangan nasional, perjoangan kebangsaan.

Hal ini saya terangkan dalam karangan saya yang akan datang.

Di dalam karangan saya yang lampau saya katakan, bahwa kita harus anti segala kapitalisme, walaupun kapitalisme bangsa sendiri. Tetapi di situ saya janjikan pula untuk menerangkan, bahwa kita di dalam perjoangan kita mengejar Indonesia-Merdeka itu tidak pertama-tama mengutamakan perjoangan kelas, tetapi harus mengutamakan perjoangan nasional. Memang kita, – begitulah saya tuliskan adalah kaum nasionalis, kaum kebangsaan, dan bukan kaum apa-apa yang lain.

Apa sebabnya kita harus mengutamakan perjoangan nasional di dalam usaha kita mengejar Indonesia-Merdeka? Kita mengutamakan perjoangan nasional, oleh karena keinsyafan dan perasaan nasional, adalah keinsyafan dan perasaan yang terkemuka di dalam sesuatu masyarakat kolonial.

Di dalam sesuatu masyarakat selamanya adalah antithese, yakni perlawanan. Inilah menurut dialektiknya semua keadaan. Tetapi di Eropah, di Amerika, antithese ini sifatnya adalah berlainan dengan antithese yang ada di sesuatu negeri kolonial.

Pada hakekatnya, antithese di mana-mana adalah sama: perlawanan antara yang “di atas” dan yang “di bawah”, antara yang “menang” dan yang “kalah”, antara yang menindas dan yang tertindas.

Tetapi di Eropah, di Amerika, dan di negeri-negeri lain yang merdeka, dua golongan yang ber-antithese itu adalah dari satu bangsa, satu kulit, satu ras. Kaum modal Amerika dengan kaum buruh Amerika, kaum modal Eropah dengan kaum buruh Eropah, kaum modal negeri merdeka dengan kaum buruh negeri merdeka, umumnya adalah dari satu darah, satu natie. Karena itulah maka di sesuatu negeri yang merdeka antithese tahadi tidak mengandung rasa atau keinsyafan kebangsaan, tidak mengandung rasa atau keinsyafan nasional, tetapi adalah bersifat zuivere klassenstrijd, – perjoangan kelas yang melulu perjoangan kelas.

Tetapi di dalam negeri jajahan, di dalam negeri yang di bawah imperialisme bangsa asing, maka yang “menang” dan yang “kalah”, yang “di atas” dan yang “di bawah”, yang menjalankan kapitalisme dan yang dijalani kapitalisme, adalah berlainan darah, berlainan kulit, berlainan natie, berlainan kebangsaan. Antithese di dalam negeri jajahan adalah “berbarengan” dengan antithese bangsa, – samenvallen atau coincideeren dengan antithese bangsa. Antithese di dalam negeri jajahan adalah, oleh karenanya, terutama sekali bersifat antithese nasional.

Itulah sebabnya, maka perjoangan kita untuk mengejar Indonesia ­Merdeka, jikalau kita ingin lekas mendapat hatsil, haruslah per­tama-tama mengutamakan perjoangan nasional, yakni pertama-tama mengutamakan perjoangan nasional. Kita anti segala kapitalisme, kita anti kapitalisme bangsa sendiri, tetapi kita untuk mencapai Indonesia­ Merdeka, yakni untuk mengalahkan imperialisme bangsa asing, harus mengutamakan perjoangan kebangsaan.

Mengutamakan perjoangan kebangsaan, itu TIDAK berarti bahwa kita tidak harus melawan ketamaan atau kapitalisme bangsa sendiri. Sebaliknya! Kita harus mendidik rakyat juga benci kepada kapitalisme bangsa sendiri, dan di mana ada kapitalisme bangsa sendiri, kita harus melawan kapitalisme bangsa sendiri itu juga! Tetapi MENGUTAMAKAN perjoangan nasional,  itu adalah berarti, bahwa pusarnya, titik berat­nya, aksennya kita punya perjoangan haruslah terletak di dalam perjoang­an nasional. Pusarnya kita punya perjoangan sekarang haruslah di dalam memerangi imperialisme asing itu dengan segala tenaga kita nasional, dengan segala tenaga-kebangsaan, yang hidup di dalam sesuatu bangsa yang tak merdeka dan yang ingin merdeka! Pusarnya kita punya perjoangan sekarang haruslah di dalam dynamisering, yakni membangkitkan men­jadi aksi dan perbuatan daripada rasa-kebangsaan alias nationaal be­wustzijn kita, nationaal bewustzijn yang hidup di dalam hati-sanubari tiap-tiap rakyat sadar yang tak merdeka.

Jadi, siapa yang mengira, bahwa kita punya nasionalisme adalah nasionalisme yang suka “main mata” dengan burjuisme, ia adalah salah sama sekali. Kita hanyalah menjatuhkan pusar, titik berat, aksennya kita punya perjoangan di dalam perjoangan nasional. Burjuisme harus kita tolak, kapitalisme harus kita lawan, – oleh karena itulah maka kita punya nasionalisme Marhaenistis. Sebab, hanya kaum Marhaen sendirilah yang menurut dialektik satu-satunya golongan yang sungguh-sungguh ben, antithese dengan burjuisme dan kapitalisme itu, dan yang dus bisa sungguh-sungguh menentang dan mengalahkan burjuisme dan kapital­isme itu. Hanya kaum Marhaen sendirilah yang menurut riwayat bisa menjalankan “pekerjaan-riwayat” alias “historische taak”, menghilang­kan segala burjuisme dan kapitalisme di negeri kita adanya!

Memang! Marhaenistis nasionalismelah pula yang cocok dengan keadaan-nyata yang didatangkan oleh imperialisme di Indonesia sini. Imperialisme Belanda, sedikit berlainan dengan imperialisme Inggeris atau imperialisme Amerika, adalah lebih “memarhaenkan” masyarakat Bumiputera daripada imperialisme-imperialisme yang lain. Imperialisme Belanda itu sejak mulanya datang di Indonesia sini, adalah berazas dan bersifat monopolistis, – merebut tiap-tiap akar perusahaan, pertukangan atau perdagangan atau pelayaran yang ada di Indonesia sini. Imperialisme Belanda itu adalah imperialisme yang lebih “kolot” daripada imperia­lisme-imperialisme yang lain, lebih “kuno”, lebih “orthodox” daripada imperialisme-imperialisme yang lain. Tidak ada sedikitpun warna modern­-liberalisme padanya, sebagaimana yang tampak pada imperialisme-im­perialisme lain. Politiknya adalah politik menggagahi semua alat-perekono­mian di Indonesia sini, menggagahi segala “economisch leven” (kehidupan ekonomi) di Indonesia sini.

Kini masyarakat Indonesia adalah “masyarakat kecil”, masyarakat yang hampir segala-galanya kecil. Kini masyarakat Indonesia buat seba­gian yang besar sekali hanyalah mengenal pertanian-kecil, pelayaran-kecil, perdagangan-kecil, perusahaan kecil. Kini masyarakat Indonesia adalah 90% masyarakat kekecilan itu, masyarakat Marhaen yang hampir tiada kehidupan ekonominya sama sekali Oleh karena itulah, maka Marhaenis­tis nasionalisme adalah satu-satunya nasionalisme yang cocok dengan sifatnya masyarakat Indonesia itu, cocok dengan keadaan-nyata, cocok dengan realiteit di Indonesia itu. Dan oleh karena itulah pula, maka juga hanya Marhaenistis nasionalisme sahajalah yang bisa menjalankan historische-taak mendatangkan Indonesia Merdeka dengan secepat­-cepatnya, historische taak yang sesuai juga dengan historische-taak-nya menghilangkan segala burjuisme dan kapitalisme adanya!

Jawaharlal Nehru, di dalam pidatonya di muka National Congress yang ke 44, sebagai yang telah kita kutip tempo-hari, mengakui dengan terus­ terang seorang sosialis, yang anti segala kapitalisme. Tetapi Jawaharlal Nehru itu pula adalah seorang nasionalis, the second uncrowned king of India, raja kedua dari India yang tak bermahkota yang membang­kitkan segala tenaga rakyat India ke dalam suatu perjoangan nasional yang mati-matian. Nasionalisme Jawaharlal Nehru adalah nasionalisme India yang Marhaenistis, suatu sosio-nasionalisme yang ingin menghilang­kan semua kapitalisme, menyelamatkan seluruh masyarakat India.

Nasionalisme yang demikian itulah nasionalisme kita pula.

Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah “pemerintahan rakyat”. Cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah.

Cara pemerintahan ini sekarang menjadi cita-cita semua partai­-partai nasionalis di Indonesia. Tetapi dalam mencita-citakan faham dan cara-pemerintahan demokrasi itu kaum Marhaen tokh harus berhati-hati. Artinya: jangan meniru sahaja “demokrasi-demokrasi”

yang kini diprak­tekkan di dunia luaran.

Bagaimanakah prakteknya demokrasi di dunia luaran itu?

Yang membawa “demokrasi” mula-mula di dunia Barat ialah pemberontakan Perancis, – kurang lebih 100 a 125 tahun yang lalu. Sebelum ada pemberontakan Perancis itu, cara pemerintahan Eropah adalah otokrasi: kekuasaan pemerintahan adalah di dalam tangan satu orang sahaja, yaitu di dalam tangan Raja. Rakyat tak ikut bersuara. Rakyat harus menurut sahaja. Raja mengaku dirinya sebagai wakil Allah di­ dunia ini.

Salah seorang raja yang demikian itu pernah ditanya oleh

salah seorang menterinya: “Ratu, apakah staat itu? Apakah yang dinamakan staat itu?” Raja menjawab: “Staat adalah aku sendiri! L’Etat, c’est moi!” Memang raja ini adalah seorang otokrat yang tulen!

Di dalam cara-pemerintahan otokrasi itu, raja disokong oleh dua golongan. Pertama: golongan kaum ningrat, kedua: golongan kaum peng­hulu agama. Kedua golongan ini menjadi bentengnya raja, bentengnya otokrasi. Jadi: raja + kaum ningrat + kaum penghulu agama adalah “gambarnya” kaum jempolan di dalam masyarakat itu. Masyarakat yang demikian itu dinamakan masyarakat F E O D A L.

Tetapi lambat laun timbullah satu golongan baru, suatu kelas baru, yang ingin mendapat kekuasaan pemerintahan. Golongan baru atau kelas baru ini adalah kelasnya kaum burjuis. Mereka punya perusahaan­-perusahaan, mereka punya perniagaan, mereka punya pertukangan, mulai lahir dan timbul. Untuk suburnya dan selamatnya mereka punya peru­sahaan, perniagaan dan pertukangan itu, perlulah mereka mendapat kekuasaan pemerintahan. Mereka sendirilah yang lebih tahu mana Undang-undang, mana aturan-aturan, mana cara-pemerintahan yang paling baik buat kepentingan mereka, dan bukan raja, bukan kaum ningrat, bukan kaum penghulu agama!

Tetapi kekuasaan masih ada di tangan raja, dibentengi oleh kaum ningrat dan kaum penghulu agama!

“Welnu”, kata kaum burjuis, “kekuasaan itu harus direbut!”

Tetapi buat merebut, orang harus mempunyai kekuatan!

Padahal kaum burjuis belum mempunyai kekuatan itu!

“Nah”, kata kaum burjuis sekali lagi, “kita memakai kekuatan rakyat-jelata!” Dan begitulah maka rakyat-jelata itu oleh kaum burjuis lalu dia­jak bergerak, diabui matanya, bahwa pergerakannya itu ialah untuk mendatangkan “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan”!

“Liberte, fraternite, egalite”, adalah semboyannya pergerakan

burjuis memakai tenaga rakyat itu.

Rakyat menurut, – ya, rakyat berkelahi mati-matian! Apakah sebabnya rakyat mau diajak bergerak? Sebabnya ialah bahwa nasibnya rakyat di bawah pemerintahan otokrasi itu adalah nasib yang sengsara sekali, dan bahwa rakyat itu masih kurang sadar yang ia hanya menjadi perkakas burjuis sahaja.

Pergerakan menang! Raja runtuh, kaum ningrat runtuh, kaum penghulu agama runtuh, – pendek kata: otokrasi runtuh, – diganti dengan cara-pemerintahan baru yang dinamakan “demokrasi”.

Di negeri diadakan parlemen, dan “rakyat boleh mengirim utusan keparlemen itu”.

Cara-pemerintahan inilah yang kini dipakai oleh semua negeri di Eropah Barat dan di Amerika.

Perancis mempunyai parlemen, Inggeris mempunyai parlemen, Belanda mempunyai parlemen, Amerika Utara mempunyai parlemen, -semua negeri modern mempunyai parlemen. Di semua negeri modern itu adalah “demokrasi” …

Tetapi, … di semua negeri modern itu kapitalisme subur dan merajalela! Di semua negeri modern itu kaum proletar ditindas hidupnya. Di semua negeri modern itu kini hidup milyunan kaum penganggur, upah dan nasib kaum buruh adalah upah dan nasib kokoro, – di semua negeri modern itu rakyat tidak selamat, bahkan sengsara sesengsara-sengsaranya.

Inikah hatsilnya “demokrasi” yang dikeramatkan orang?

Amboi, – parlemen! Tiap-tiap kaum proletar kini bisa ikut memilih wakil ke dalam parlemen itu, tiap-tiap kaum proletar kini bisa

“ikut memerintah”! Ya, tiap-tiap kaum proletar kini, kalau dia mau, bisa mengusir minister, menjatuhkan minister itu terpelanting daripada kursinya. Tetapi pada saat yang ia bisa menjadi “raja” di parlemen itu, pada saat itu juga ia sendiri bisa diusir dari paberik di mana ia bekerja dengan upah kokoro, – dilemparkan di atas jalan, menjadi orang p e n g ­angguran,

Inikah “demokrasi” yang dikeramatkan itu?

Dengarkanlah pidatonya Jean Jaures, – bukan komunis! -,

menge­ritik “demokrasi” itu:

“Kamu, kaum burjuis, kamu mendirikan republik, dan itu adalah kehormatan yang besar. Kamu membikin republik itu teguh dan kuat, tak dapat dirobah sedikitpun jua, tetapi karena itulah kamu

telah meng­adakan pertentangan antara susunan politik dan

susunan ekonomi.

Karena Pemilihan Umum, kamu telah membikin semua penduduk berkumpul di dalam rapat yang seolah rapatnya raja-raja.

Mereka punya kemauan adalah sumbernya tiap undang-undang, tiap pemerintahan; mereka melepas mandataris, pembuat undang-undang dan menteri. Tetapi pada saat itu juga yang si buruh menjadi tuan di dalam urusan politik, maka ia adalah menjadi budak belian di dalam urusan ekonomi.

Pada saat yang ia menjatuhkan menteri-menteri, maka ia sendiri bisa diusir dari bingkil zonder ketentuan sedikit juapun apa yang esok harinya akan dimakan. Tenaga-pekerjaannya hanyalah suatu barang­belian, yang bisa dibeli atau ditampik oleh kaum majikan. Ia bisa diusir dari bingkil, karena ia tak mempunyai hak ikut menentukan peraturan-­peraturan bingkil, yang saban hari, zonder dia tetapi buat menindas dia, ditetapkan kaum majikan sendiri!”

Sekali lagi: inikah “demokrasi” yang orang keramatkan itu?

Bukan, – ini bukan demokrasi yang harus kita tiru, bukan demokrasi untuk kita kaum Marhaen Indonesia! Sebab “demokrasi” yang begitu hanyalah demokrasi parlemen sahaja, yakni hanya demokrasi politik saha­ja. Demokrasi ekonomi tidak ada.

Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Di dalam karangan saya yang lalu, saya terangkan dengan singkat, bahwa demokrasi-politik sahaja, belum menyelamatkan rakyat.

Bahkan di negeri-negeri, sebagai Inggeris, Nederland, Perancis, Amerika d.1.1., di mana “demokrasi” telah dijalankan, kapitalisme merajalela dan kaum Marhaen-nya papa-sengsara!

Kaum nasionalis Indonesia tidak boleh mengeramatkan “demokrasi” yang demikian itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari “gebyarnya” atau kilaunya negeri keluar sahaja, tetapi ia ha­ruslah mencari selamatnya semua manusia.

Banyak di antara kaum nasionalis Indonesia yang berangan-angan: “Jempol sekali jikalau negeri kita bisa seperti negeri Jepang atau negeri Amerika atau negeri Inggeris! Armadanya ditakuti dunia, kotanya haibat-haibat, bank-banknya meliputi dunia, benderanya kelihatan di mana­-mana!”

Kaum nasionalis yang demikian itu lupa bahwa barang yang haibat­-haibat itu adalah hatsilnya kapitalisme, dan bahwa kaum Marhaen di negeri-negeri itu adalah tertindas. Kaum nasionalis yang demikian itu, adalah kaum nasionalis yang burgerlijk, yaitu kaum nasionalis burjuis

Mereka bisa juga revolusioner, tetapi revolustonernya adalah BURGERLIJK REVOLUTIONAIR. Mereka hanyalah ingin Indonesia-Merdeka sahaja sebagai maksud yang penghabisan, dan tidak suatu masyarakat yang adil zonder ada kaum yang tertindas. Mereka lupa, bahwa Indonesia­ Merdeka hanyalah suatu syarat sahaja untuk memperbaiki masyarakat Indonesia yang rusak itu. Mereka adalah burgerlijk revolutionair, dan tidak SOCIAAL REVOLUTIONAIR. tidak MARHAENISTIS REVOLUTIONAIR.

Nasionalisme kita tidak boleh nasionalisme yang demikian itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang mencari selamatnya peri­kemanusiaan. Nasionalisme kita haruslah lahir daripada menselijkheid, “Nasionalismeku adalah peri-kemanusiaan”, –

begitulah Gandhi berkata.

Nasionalisme kita, oleh karenanya, haruslah nasionalisme, yang dengan perkataan baru kami sebutkan; SOSIO-NASIONALISME.

Dan demokrasi yang harus kita cita-citakan haruslah juga demokrasi yang kami sebutkan: SOSIO-DEMOKRASI.

Apakah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu?

Dua perkataan ini adalah perkataan bikinan, kami punya bikinan. Sebagaimana  perkataan Marhaen adalah tempo hari kami “bikinkan” buat menyebutkan kaum yang melarat-sengsara. maka perkataan sosio­-nasionalisme sosio-demokrasi adalah pula perkataan bikinan untuk menyebutkan kita punya nasionalisme dan kita punya  demokrasi.

Sosio adalah terambil daripada perkataan yang berarti:

masyarakat, pergaulan-hidup, hirup-kumbuh, siahwee.

Sosio-nasionalisme adalah dus: nasionalisme-masyarakat, dan

sosio­demokrasi adalah demokrasi-masyarakat.

Tetapi apakah nasionalisme-masyarakat dan demokrasi-masyarakat itu?

Nasionalisme-masyarakat adalah nasionalisme yang timbulnya tidak karena “rasa” sahaja, tidak karena “gevoel” sahaja, tidak karena “lyriek” sahaja, – tetapi ialah karena keadaan-keadaan yang nyata di dalam masya­rakat. Nasionalisme-masyarakat, – sosio-nasionalisme bukanlah nasio­nalisme “ngalamun”, bukanlah nasionalisme “kemenyan”, bukanlah nasionalisme “melayang”, tetapi ialah nasionalisme yang dengan dua-dua kakinya berdiri di dalam masyarakat.

Memang, maksudnya sosio-nasionalisme ialah memperbaiki keadaan­-keadaan di dalam masyarakat itu, sehingga keadaan yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang cilaka, tidak ada kaum yang papa-sengsara.

Oleh karenanya, maka sosio-nasionalisme adalah nasionalisme Marhaen, dan menolak tiap tindak burjuisrne yang menjadi sebabnya kepin­cangan masyarakat itu. Jadi: sosio-nasionalisme adalah nasionalisme politik DAN ekonomi, – suatu nasionalisme yang bermaksud mencari keberesan politik DAN keberesan ekonomi, keberesan negeri DAN keberesan rezeki.

Dan demokrasi-masyarakat? Demokrasi-masyarakat, sosio-demokrasi adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio­-demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil sa­haja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demo­krasi a la Revolusi Perancis, bukan demokrasi a la Amerika, a la Inggeris, a la Nederland, a la Jerman d.l.l., – tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik DAN ekonomi, keberesan negeri dan ke­beresan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik DAN demo­krasi-ekonomi.

Komunis?

Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi bukanlah angan-angan komunis. Pernah saya terangkan, bagaimana seorang pemimpin, Jean Jaures yang bukan komunis, juga menghendaki demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dan di dalam salah satu karangan saya dulu sudah dikatakan pula, bahwa juga Dr. Sun Yat Sen mencela “demokrasi” a la Revolusi Perancis atau a la Inggeris, Nederland d.l.l. itu. Pun pemimpin-­pemimpin lain sebagai Gandhi, Nehru-muda, d.l.l., mencela “demokrasi” yang demikian itu.

Memang orang tak usah menjadi komunis, buat; melihat bahwa di­ dalam negeri-negeri “demokrasi” itu, sebagian besar dari kaum rakyat adalah tertindas oleh kapitalisme. Orang tak usah menjadi komunis, buat melihat bahwa “demokrasi” negeri-negeri itu adalah demokrasi berjuis sahaja.

Kontra angan-angan demokrasi borjuis ini kaum Marhaen harus bercita-cita dan menghidup-hidupkan sosio-demokrasi, yakni demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Dan kontra nasionalisme burjuis kita taruhkan kita punya sosio-nasionalisme.

Bagaimana sosio-demokrasi, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu, bisa diyalankan, akan saya gambarkan di dalam garis-garisnya yang besar di dalam karangan saya yang akan datang.

Hiduplah sosio-nasionalisme!

Hiduplah sosio-demokrasi!

https://perpusbungkarno.perpusnas.go.id/index.php/koleksi/koleksi-umum

Kaum-kolot gempar sekali lagi!

Gempar karena mendengar sembojannya kaum Marhaeni Bandung yang berbunyi: “Kita tidak sudi ekonomi-ekonomian atau sosial-sosialan sahaja, kite tidak mendirikan perhimpunan sendiri, kita duduk dalam satu organisasi-politik dengan kaum laki-laki, kita menjalankan satu massa ­aksi dengan kaum laki-laki itu!” Dan mereka gempar-maha-gempar, tatkala kaum Marhaeni Bandung itu ternyata memfikirkan semboyan itu, dengan mengadakan suatu rapat-besar pada hari 25 Juni yang lalu, yang mengobarkan hatinya orang 4.000 perempuan dan laki-laki.

Sebab apa gempar? Katun kolot gempar, oleh karena “perempuan­beraksi-politik” memang adalah suatu barang baru baginya, dan terutama sekali oleh karena mereka memang selamanya hidup di dalam keadatan ideologi, bahwa kaum perempuan itu harus mempunyai organisasi sendiri. Mereka hidup didalam keadatan melihat organisasi-organisasi “perempuan sendiri” sebagai Putri Budi Sejati, sebagai Pasundan Isteri, sebagai P.P.I.I., sebagai Wanito Utomo d.l.s., ya mereka melihat organisasi kaum perempuan-sendiri sebagai Isteri Sedar yang tokh terkenal kid itu,l) – dan kini keadatan ini dirobek

oleh kaum Marhaeni Bandung dengan sem­boyannya tidak mau organisasi-sendiri, tetapi organisasi bersama dengan kaum laki-laki! Kini Marhaeni Bandung itu tidak mau diadakan per­bedaan dan tidak mau diadakan perpisahan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Siapa yang benar? Harus ada organisasi “perempuan-sendiri”, atau tidak harus ada organisasi perempuan sendiri? Yang benar, – bagi pergerakan politik Marhaen – , adalah kaum Marhaeni Bandung: di dalam perjoangan politik Marhaen itu, terutama sekali di dalam perjoangan Marhaen-radikal, kaum perempuan dan laki-laki harus sama-sama duduk di dalam satu organisasi, bersama-sama mengobar-ngobarkan massa-aksi.

 Kita menyebutkan nama-nama ini tidak buat menyerang, tapi hanya buat “gedachte bepaling” sahaja.

Di dalam F.R. hampir setahun yang lalu, hal ini sebenarnya sudah saya terangkan. Tetapi berhubung dengan kegemparan kaum-kolot tercengang melihat aksinya Marhaeni Bandung itu, baiklah saya kupas lagi.

https://perpusbungkarno.perpusnas.go.id/index.php/koleksi-pbk/26-koleksi-langka/187-sukarno-dibawah-bendera-revolusi-jilid-i-marhaen-dan-marhaeni-hlm-245-248

Kaum perempuan tidak cukup, dengan mengejar persamaan hak dengan laki-laki sahaja, tidakpun cukup dengan mendapat persamaan hak dengan laki-laki sahaja, tidakpun cukup dengan mendapat per­samaan hak dengan kaum laki-laki itu. Riwayat pergerakan dunia mem­buktikan hal inl. Dulu, di benua asing, memang persamaan hak sahaja yang dikejar oleh perempuan.

Dulu memang hanya “vrouweneman­cipatie” sahaja yang diperhatikan. Kaum laki-laki boleh jadi pegawai paberik, boleh berpolitik, boleh menjadi advocaat, boleh menjadi guru, boleh djadi anggauta parlemen, – kenapa kaum perempuan tidak? Wahai, kaum perempuan, marilah bersatu, marilah rukun, marilah menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki itu, merebut persamaan hak itu dari tangannya kaum laki-laki yang mau menggagahi dunia sendiri!

Begitulah mereka punya pekik-perjoangan.

Dan mereka lantas mendirikan organisasi-organisasi perempuan sendiri, dan membangkitkan organisasi-perempuan itu di dalam perjoangan terhadap kaum

Mereka memandang kaum laki-laki itu sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai saingan yang sombong dan bengal. Mereka berjoang dengan ulet dan berani, dan akhirnya mereka menang.

Dan di dalam perjoangan itu, seluruh dunia burjuis adalah bersim­pati kepadanya. Di dalam perjoangan itu mereka sangat sekali mendapat sokongan dari dunia burjuis itu, mendapat sokongan dari dunia kemo­dalan. Sokongan karena “rasa-kemanusiaan”? Karena “rasa keadilan”, karena “rasa ethiek”? Boleh jadi begitu; memang persamaan hak antara perempuan dan laki-laki adalah juga soal “kemanusiaan”, soal “keadilan”, soal “ethiek”. Memang tiap-tiap manusia yang adil dan sehat otak, harus menyokong aksi merebut persamaan hak itu.

Tetapi diatas dasarnya “rasa kemanusiaan” daripada kaum burjuis dan kaum modal itu adalah ter­letak “rasa-keuntungan” yang tebal sekali. “Ethiek”-nya kaum burjuis terhadap pada soal ini adalah ethieknya kepentingan kelas yang mentah­mentahan: jikalau kaum perempuan dapat merobek adat kuno dan mendapat persamaan

hak dengan kaum laki-laki, jikalau adat kuno yang mengurung kaum perempuan di dalam dapur itu bisa lenyap sehingga mereka boleh masuk ke dalam “dunia luaran”, jikalau kaum perempuan itu dus boleh masuk bekerja di dalam paberik, di dalam bingkil, di dalam perdagangan, di dalam kantor, di dalam bedrijf, maka kaum burjuislah yang sangat untung, kaum burjuislah yang mendapat kaum buruh murah!

Inilah yang menjadi dasarnya “kemanusiaan” kaum burjuis. Inilah “ethiek”-nya kaum burjuis menyokong kaum perempuan merobek tabir­nya adat kuno. Inilah yang memberi kebenaran pada perkataan Henriette Roland Holst, bahwa pergerakan emansipasi-wanita itu dulu sebenarnya adalah suatu “pergerakan burjuis”. Tetapi inilah pula yang menjadi sebab, yang kaum perempuan sebentar sesudahnya mendapat kemenangan persamaan-hak itu, segera terbuka matanya, bahwa persamaan hak belum menyelamatkan mereka.

Sebaliknya! Dengan adanya tentara-kerja rangkap ini, dengan adanya tentara-buruh laki-perempuan yang dua kali jumlahnya daripada dulu, keadaan proletariat semangkin merosot. Upah-upah turun, tempoh be­kerja naik, kaum laki banyak yang dilepas, kaum perempuan dikerjakan sampai malam dan sampai pagi. Maka timbullah pergerakan modern, di mana kaum laki-laki dan perempuan itu bersama-sama berjoang, ber­sama-sama mencari dunia-baru, bersama-sama menggugurkan kapitalisme. Organisasi-organisasi “perempuan-sendiri” tahadi tinggallah organisasi perempuan-burjuis sahaja, – kaum proletar-perempuan masuk di dalam “internationale arbeidsbeweging” (gerakan buruh internasional) yang menggodog kaum perempuan itu bersama kaum laki-laki di dalam satu kawah-candradimukanya perjoangan melawan stelsel kemodalan. Pemim­pin-pemimpin perempuan sebagai Clara Zetkin, sebagai Rosa Luxemburg, sebagai Henriette Roland Holst, Spiridonova, Wera Sasulitsch, Wera Figner, Nadeshda Krupskaya, Katharina Brechskowskaya tidak memanggul bendera perempuan-sendiri, tidakpun “mewakili” proletar-perempuan sendiri, tetapi memanggul benderanya seluruh tentara proletar, berjoang di dalam kalangannya seluruh tentara proletar, mengomandokan komando­nya seluruh tentara proletar.

Dus samasekali tidak ada “organisasi-perempuan” di dalam perjoangan proletar? Ada – , ada kecil-kecil, ada ranting-ranting, tetapi sebagai sistem, tidak ada perpisahan antara perempuan dan laki-laki, – sebagai sistem laki-laki dan perempuan dua-duanya masuk di dalam satu periuk-pendidih. Maka oleh karena itu, jikalau kita memperhatikan ajaran dari negeri asing ini, jikalau kita tidak mau berbuat anti-sosial, jikalau kita tidak mau bersifat burjuis tetapi mau Marhaenistis-proletaris yang 100%, maka kita punya kaum Marhaeni harus juga segera melem­parkan jauh-jauh tabir adat kuno itu melenyapkan sesegera-segeranya itu “burgerlijke ideologie”

(Henriette Roland Hoist!) bahwa kaum perem­puan perlu mempunyai organisasi sendiri. Tidak! Kaum Marhaeni harus segera mencampurkan dirinya dengan kaum Marhaen, meluluhkan dirinya dengan kaum Marhaen itu di dalam satu organisasi yang radikal dan benar­-benar berjoang, satu organisasi politik yang 100% sosial-revolusioner.

Pemimpin-pemimpin-perempuan ini hampir semuanya duduk di dalam sayap Aneh sekali, bahwa sayap kanan tak banjak pemimpinnya perempuan sang besar.

Walau di Hindustan-pun, pergerakan Satyagraha adalah suatu luluhan antara laki-laki dan perempuan, suatu luluhan antara pahlawan dan pahlawani, – suatu luluhan antara Marhaen dan Marhaeni!

Kesopanan? Memang! Kita harus menjaga kesopanan itu.

Kita harus menjaga, jangan sampai percampuran antara perempuan dan laki-laki ini menjadi merusakkan kepada azas kesopanan kita. Tetapi ini adalah suatu azas moreel, suatu moreel beginsel, dan bukan suatu azas politik, bukan suatu politiek beginsel.

Azas politik menyuruh kepada Marhaeni dan Marhaen itu, bersama-­sama terjun ke dalam satu kawah, yang nanti akan meleburkan stelsel kapitalisme dan stelsel imperialisme adanya!

“Fikiran Ra’kyat”, 1933

• 

Pada hari Jum’at (23 – 8 – 2019), Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (CAPIM KPK) mengumumkan hasil seleksi tahap “Profile Assessment” yakni dari 40 orang menjadi 20 orang capim.

Menyikapi hasil seleksi tersebut KMS Anti Korupsi Sul-Tra mempertanyakan kredibilitas proses dan komitmen presiden JOKOWI dalam visi misinya yang ingin memberantas korupsi dan menciptakan SDM yang unggul untuk Indonesia Maju. Sebab dari komposisi 20 besar seperti sekarang ini, maka yang paling banyak menyumbang capim itu adalah dari institusi kepolisian 4 orang, kejaksaan 3, Universitas 2 orang, Pengadilan 1 orang, dan dari internal KPK 2 orang. Dengan komposisi ini yang didominasi kepolisian, maka kemudian masyarakat dapat beranggapan bahwa kantor kepolisian itu nantinya berada di 2 tempat yakni di Jl. Turnojoyo dan Kuningan.

Masuknya CAPIM KPK dari institusi seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ini bertentangan dengan sejarah pembentukan KPK, karena KPK lahir sebagai anti-tesis dari buruknyan pemberantasan korupsi di internal kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

PANSEL seharusnya mempertimbangkan jika CAPIM KPK yang berasal dari ketiga institusi tersebut memiliki niat untuk memberantas korupsi atau merasa memiliki integritas maka seharusnya tidak perlu mendaftarkan diri sebagai Pimpinan KPK tetap bertahan di lembaganya masing-masing agar mampu memberantas korupsi dari internal mereka.

Menyikapi hal tersebut maka KMS Anti Korupsi Prov Sulawesi Tenggara menyatakan Sikap:

1. Menyatakan keputusan PANSEL CAPIM KPK ini cenderung meloloskan capim yang berasal dari salah satu lembaga tertentu.
2. Keputusan PANSEL ini menyurutkan semangat pemberantasan Korupsi di Indonesia, khususnya di provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Salah satu Fokus KPK pada saat ini adalah Pemberantasan Korupsi di sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) antara lain melalui Korsub MINERBA dan GN-PSDA, namun dengan hasil seleksi tahap ini PANSEL CAPIM KPK tidak searah dengan fokus tersebut, dimana mengugurkan calon yang berpengalaman dan berintegritas dalam pemberantasan Korupsi di sektor tersebut.
4. Dengan hasil ini PANSEL KPK membuka ruang pada calon-calon yang tidak berintegritas, dimana beberapa calon yang lolos tahap seleksi itu, tidak berinisiatif menyerahkan LHKPN.
5. PANSEL KPK seharusnya bertindak dan mengambil keputusan yang bebas dari Intervensi dan konflik kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk dari Presiden sendiri.

Kendari, Jumat 23 Agustus 2019

*KMS Anti Korupsi Provinsi SULTRA
*Kisran Makati – PUSPAHAM
Hasmida Karim – ALPEN-SULTRA
Hariman Satria – FH UMK
Torop – KPA SulTra
Pandi Satriaman – AJI SULTRA
Andi Rahman – Komunitas Peradilan Semu Fak. Hukum UMK
Sugiman – DPK GMNI Fak.Hukum UHO
Iskandar – Komunitas Berfikir Sehat
Erik – DPK GMNI FKIP UHO

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kendari mengecam keras atas tindakan pengepungan dan penyerangan Asrama Mahasiswa Papua yang ada di Surabaya yang dilakukan oleh sekelompok organisasi masyarakat (Ormas) dan aparat negara (16/8/2019).

https://jatimnow.com/baca-18929-asrama-mahasiswa-asal-papua-di-surabaya-digeruduk-massa

Hal ini disampaikan Bung Abdul Wahab, Ketua DPC GMNI Kendari bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM dan tidak dibenarkan dalam Negara yang menunjung tinggi nilai-nilai hukum dan kemanusiaan.

“Secara tegas, kami (GMNI Kendari) mengutuk aparat negara yang justru ikut terlibat dalam aksi penyerangan  Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, seharusnya sebagai aparat negara mampu memberi rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan dan ikut terlibat disana” Kata Abdul Wahab.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819060430-20-422545/penyerangan-asrama-papua-di-surabaya-dinilai-langgar-ham

Menurutnya, kekerasan yang dialami mahasiswa mahasiswa Papua di Surabaya sudah  menghilangkan jati diri bangsa dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, padahal slogan dan semboyan Bhineka Tunggal Ika setiap saat kita selalu dengungkan di bumi pertiwi, Untuk itu, dengan kemajemukan masyarakat dan bangsanya, seharusnya bisa hidup dengan rasa aman dan nyaman saling berdampingan sesama anak bangsa Indonesia.

“Tindakan diskriminasi, rasisme dan kekerasan mahasiswa Papua di Surabaya ini menunjukkan bahwa kita sedang dilanda disintegrasi bangsa dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah kita” Tambahnya.

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4671783/mahasiswa-papua-di-surabaya-sesalkan-penyerangan-asrama-dan-kata-kata-rasis

Maka dari itu, terkait tindakan pengepungan dan penyerangan mahasiswa Papua di Surabaya, DPC GMNI Kendari menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta kepada Pemerintah Pusat (Presiden), Pemerintah Daerah dan aparatur Negara lainnya untuk memastikan serta memberikan rasa aman bagi orang Papua yang berada di wilayahnya.
2. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia (Jokowi) untuk memerintahkan KAPOLRI agar segera mengusut tuntas aktor-aktor dibalik penyerangan Asrama Mahasiswa Papua yang ada di Surabaya.
3. Meminta kepada KAPOLRI untuk menindak tegas oknum aparat dan ormas yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap 43 orang mahasiswa Papua di Surabaya.
4. Kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya harus segera diselesaikan agar tidak meluas dan memastikan kekerasan serupa tidak berulang di kemudian hari, bukan hanya terhadap Orang Papua tetapi kepada seluruh Masyarakat Adat di Nusantara.

#GMNI #GMNIKendari #Marhaenis

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari akan menggelar Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) yang rencananya di laksanakan pada akhir bulan Agustus tahun 2019 ini.

Rapimcab GMNI merupakan forum musyawarah/mufakat tertinggi yang ada di tingkatan Cabang GMNI yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja cabang, memberikan rekomendasi dan masukan saran terkait berbagai kebijakan organisasi selama setengah periode (satu tahun) pasca pelantikan pengurus cabang sesuai panduan keorganisasian di GMNI.

Sebelumnya di Bulan Juli (20/8/2018) kemarin, telah dilakukan proses pergantian ketua cabang melalui tahapan, yakni Konferensi Cabang (KONFERCAB II) DPC GMNI Kendari yang mana di buka secara resmi oleh Ketua Umum DPP GMNI Bung Robaytullah Kusuma Jaya yang bertempat di Aula Asrama Haji, Kendari.

Dalam proses dialektika dan dinamika forum yang panjang, maka Bung Abdul Wahab terpilih menjadi Ketua dan Bung Musrivin sebagai Sekretaris DPC GMNI Kendari periode 2018-2020 yang menggantikan posisi Zulzaman dan Rahmah Raymuna sebagai ketua dan sekretaris DPC GMNI Kendari Periode 2016-2018.

Adapun pelantikan pengurus DPC GMNI Kendari periode 2018-2020 yang gelar di Aula Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tenggara (21/9/2018) secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPP GMNI Bung Clance Tedy dengan proses pembacaan sumpah (Ikrar Prasetya Korps Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang) dan serah terima jabatan dari pengurus lama (Zulzaman) ke pengurus yang baru (Abdul Wahab) yang di saksikan secara langsung oleh Alumni GMNI Kendari Bung Irfan Ido dan seluruh peserta dan tamu undangan kegiatan pelantikan tersebut.

Maka untuk melaksanakan kewajiban organisasi tersebut, Selasa kemarin (13/8/2019), DPC GMNI Kendari telah menggelar rapat pembentukan panitia Rapimcab untuk mempersiapkan segala materi dan perlengkapan guna kesuksesan acara tersebut.

Bung Firman Menui dan Bung Rasmin yang di percayakan menjadi Ketua dan Sekretaris Panitia pelaksana Rapimcab DPC GMNI Kendari tahun 2019 berharap kegiatan ini berjalan dengan sukses dengan menghasilkan beberapa keputusan berdasarkan kesepakatan bersama untuk organisasi.

“Kami, selaku panitia yang dipercayakan untuk menyukseskan kegiatan ini sementara menyiapkan segala sesuatu kebutuhan terkait Rapincab DPC GMNI Kendari, baik menyiapkan tempat, administrasi pemberkasan, palu sidang dan hal-hal lainnya” ungkap Bung Firman.

Menurut Ketua DPC GMNI Kendari, Bung Abdul Wahab Rapimcab kali ini akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan atau Dies Natalis GMNI Kendari yang ke – IV tahun 2019.

“Kegiatan Rapimcab DPC GMNI Kendari kali ini kami akan rangkaikan dengan perayaan ulang tahun GMNI Kendari yang ke empat tahun, karena sesuai mandat SK DPC GMNI Kendari pada tahun 2015 (201-Presidum.GMNI) yang kami pegang, DPC GMNI Kendari resmi terbentuk dan terdaftar sebagai cabang Caretaker (Persiapan) di Presidium GMNI dengan nomor 201, tanggal 26 Agustus 2015 yang ditanda tangani Presidium GMNI Bung Twedy Noviadi Ginting sebagai Ketua dan Bung Bintar Pradipta sebagai Sekretaris Presidium GMNI”. Tutup Bung Abdul Wahab.

Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dari penjajahan fisik dan mental selama lebih dari 3,5 abad. Sejak 17 Agustus 1945 ketika kemerdekaan diproklamirkan hingga saat ini, usia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah memasuki 74 tahun.

Agustus menjadi bulan perenungan untuk seluruh komponen rakyat Indonesia, karena di dalamnya kita kembali bernostalgia tentang bagaimana sejarah panjang perjuangan para pendahulu dalam merebut dan memerdekakan bangsa Indonesia dari tangan penjajah kolonialisme dan imprealis yang penuh dengan keringat, air mata bahkan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri.

Maka untuk itu, dalam mengisi kemerdekaan dan melaksanakan cita-cita para pendahulu bangsa, setiap anak bangsa seyogianya dan bahkan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai ke kebhinekaan, kemajemukan, serta persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Khusus dari Front Marhaenis Kota Kendari, yang di dalamnya tergabung beberapa organisasi kesiswaan/pelajar, kemahasiswaan dan kepemudaan yang merupakan generasi pelanjut dan penganut ajaran-ajaran Bung Karno, Presiden Pertama Republik Indonesia yakni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI), Rumah Literasi Marhaenis (RLM), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) dan Pemuda Demokrat Indonesia (Pemuda Demokrat) akan melaksanakan kegiatan dialog kebangsaan dalam rangka peringatan HUT RI ke 74 tahun 2019.

Ketua panitia pelaksana kegiatan dialog kebangsaan, Bung Avan mengatakan bahwa diadakannya kegiatan tersebut guna memberikan semangat, motivasi dan dorongan  kepada para pelajar dan pemuda khususnya di Kota Kendari tentang bagaimana memaknai arti sesungguhnya dari kemerdekaan itu sendiri, sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan kemerdekaan yang telah di raih di masa lalu oleh para tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia merdeka.

Dalam kegiatan ini, panitia sementara menyiapkan tempat (lokasi) para narasumber/pemateri dan menyiapkan para peserta dialog kebangsaan.

“Rencananya untuk para pemateri, kami akan mengundang pihak Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesbangpol untuk membawakan materinya. Juga yang terpenting, kami akan mengusahakan dan akan menghadirkan pemateri dari pusat (Jakarta) dalam hal ini, Bapak Dr. Ahmad Basarah yang kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI sekaligus sebagai Wakil Ketua MPR RI” Ungkap Bung Avan.

Untuk para peserta, kami akan mengundang seluruh komponen siswa dan mahasiswa se Kota Kendari untuk hadir di kegiatan tersebut.

“Adapun peserta, kami akan mengundang OKP se Kota Kendari baik dari tingkat pelajar/siswa, mahasiswa maupun kepemudaan, karena ini penting kita hadirkan sebagai peserta untuk bisa melakukan sharing pendapat dengan para pemateri terkait isi diskusi kebangsaan nanti” Tambahnya.

Rencananya, kegiatan dialog kebangsan ini akan dilaksanakan pekan depan (Sabtu, 24/8/2019) yang bertempat di Rumah Kopi 41 By Pass, Kota Kendari.

***

#GSNI #GMNI #RLM #GPM #PemudaDemokrat